gambar fajar.co.id
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik Sudaryati Deyang, langsung menghadapi tantangan besar di awal masa jabatannya. Kantor pusat BGN dilaporkan didatangi sejumlah investor yang melakukan aksi protes pada Senin (8/6/2026).
Aksi tersebut terjadi setelah BGN memutuskan untuk menghentikan sementara pendaftaran dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dikenal sebagai moratorium dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Nanik, banyak investor yang merasa dirugikan karena mereka telah mengeluarkan modal cukup besar untuk membangun dapur gizi, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Sebelum saya berangkat ke Istana untuk pelantikan, kantor BGN sudah didatangi para investor. Mereka menyampaikan keberatan karena sudah membangun fasilitas dapur di sejumlah daerah pelosok," kata Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Negara.
Penataan Ulang Program MBG
BGN menjelaskan bahwa penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah ini diambil setelah muncul kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan BGN sebelumnya.
Saat ini, BGN fokus melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, memperbaiki data penerima manfaat, serta meningkatkan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kami ingin memastikan program ini berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan transparan," ujar Nanik.
Skema Pendanaan Baru
Untuk menjaga keberlangsungan program di daerah terpencil, BGN menyiapkan beberapa alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana tersebut antara lain:
- Dapur yang sudah dibangun oleh investor swasta akan ditata ulang dan tetap dapat beroperasi melalui skema investasi swasta.
- Di wilayah 3T, kantin sekolah akan dioptimalkan dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
- Untuk daerah yang belum memiliki investor, pembangunan dapur kolektif akan didorong melalui dana hibah internasional serta CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN.
BGN juga mengajak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah tambang, perkebunan, dan kawasan industri untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
Harapan ke Depan
Di tengah sorotan publik pasca kasus hukum yang terjadi sebelumnya, BGN kini berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat dan para mitra kerja. Pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.
Dengan berbagai penataan yang dilakukan, BGN dituntut mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, kepentingan investor, dan keberhasilan program gizi nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
